Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi

Akhir-akhir ini beredar kabar di dunia maya tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menerbitkan peraturan PPDB 2019 yaitu menggunakan sistem zonasi. Sebenarnya peraturan ini sudah digunakan mulai dari tahun kemarin. Lalu timbul pertanyaan mengapa harus menggunakan sistem zonasi? Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi ini?

Sistem zonasi secara umum ialah sistem penerimaan yang menggunakan jarak kedekatan dengan sekolah terkait. Menurut lampiran Tirto, jarak yang dipakai yaitu jarak antara kelurahan setempat dengan sekolah terkait. Adanya sistem ini dapat memangkas biaya transportasi anak sekolah. Yang biasanya harus mengeluarkan uang saku yang dalam mungkin cukup hanya berjalan kaki. Selain itu, sistem ini juga menguntungkan orang tua yang tidak perlu memberi uang jajan yang besar karena ke potong biaya transportasi.

Terlebih dari itu, menurut hemat penulis ada beberapa kejanggalan mengenai penerapan sistem zonasi ini di antaranya:

Pertama, minimnya peminat sekolah di desa. Secara umum, pendidikan di Indonesia masih berpusat di perkotaan sehingga menimbulkan membludaknya peminat sekolah di perkotaan dan sebaliknya sepi di desa. Selain itu, pemerintah juga agak kurang jeli terhadap persebaran penduduk. Bayangkan saja apabila ada satu sekalah yang letaknya berada di dua atau lebih kecamatan, maka yang akan terjadi adalah penggemukan pendaftar. Kurangnya minat untuk melanjutkan sekolah di desa-desa juga mempengaruhi minimnya peminat sekolah di perkampungan.

Kedua, kurangnya persebaran fasilitas dan tenaga pendidik. Faktor ini masih ada kaitannya dengan nomor pertama. Yaitu masih adanya stigma di masyarakat bahwa sekolah yang baik itu di perkotaan. Karena adanya stigma itu pula membuat kurangnya peminat mengajar di perkampungan. Selain itu pula, masyarakat masih berpacu pada adanya sekolah unggulan. Gaji juga mungkin menjadi salah satu faktor minimnya minat mengajar di desa.

Ketiga, adanya diskriminasi di kalangan pelajar. Mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak setiap anak yang terlahir di Indonesia. Maka sudah jelas siapa pun boleh mendapatkan pendidikan di mana pun. Adanya sistem zonasi memperhambat anak berprestasi untuk unjuk gigi bahwa tidak hanya anak kota saja yang pintar itu, anak kampung juga berprestasi lho, serta menghapus stigma bahwa anak kampung itu kampungan.

Lagi-lagi penulis katakan bahwa permasalahannya yaitu kurangnya persebaran sekolah dan fasilitas. Fakta di lapangan membuktikan bahwa sekolah-sekolah di perkotaan jauh lebih mewah dan fasilitasnya terpenuhi. Maka apabila mengambil gambaran di nomor ketiga kemungkinan yang akan terjadi pada si anak ialah kurang terbukanya wawasan si anak akan dunia pendidikan. Apabila si anak melanjutkan sekolah di kota mungkin saja si anak ini akan mendapatkan wawasan baru dan bisa mengembangkan desanya suatu saat kelak.

Namun menurut beberapa kalangan langkah yang diambil pemerintah sudahlah tepat. Mengingat masih adanya stigma di masyarakat tentang sekolah favorit, maka dengan adanya sistem zonasi guna menghapus stigma tersebut.

Terlepas dari itu semua, setiap langkah yang diambil pemerintah pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun hal tersebut bukanlah sebuah masalah yang berarti. Alangkah lebih baiknya jika sistem zonasi ini di evaluasi setiap tahun demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.